Laporan Praktikum Kerja Lapangan
LAPORAN PRAKTIKUM KERJA LAPANGAN AKADEMI
FARMASI POLTEKKES PROVINSI BENGKULU
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 dan undang-undang no 23 tahun 1992, memutuskan bahwa kesehatan yaitu hak mendasar setiap warga negara, alasannya yaitu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh proteksi terhadap kesehatannya , dan negara bertanggung jawab mengatur supaya masyarakat terpenuhi hak hidup sehat, termasuk warga miskin yang masih berada diseluruh negara kesatuan RI, tidak terkecuali yang berada di tempat terpencil dan kepulauan terpencil.
Pendidikan tenaga kesehatan merupakan potongan yang sangat penting dari pembangunan nasioanl di bidang kesehatan yang diarahkan untung mendukung upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam hal ini pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan untuk memeperoleh tenaga kesehatan yang bermutu, yang bisa mengemban kiprah dan mewujudkan perubahan dan pembaharuan dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Salah satu instansi yang menyiapkan tenaga kesehatan yaitu Akademi Farmasi Poltekkes Provinsi Bengkulu. Akademi Farmasi Poltekkes Provinsi Bengkulu merupakan institusi pendidikan tinggi yang fokus pada pendidikan bidang kefarmasian dalam upaya membuat Ahli Madya farmasi yang profesional dalam bidang produksi maupun dalam bidang distribusi dan pelayanan farmasi. Oleh alasannya yaitu itu tenaga farmasi harus terampil, terlatih dan sanggup menyebarkan diri secara pribadi maupun sebagai tenaga kesehatan yang profesional menurut nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan,
Untuk menghasilkan tenaga farmasi tersebut maka penyelenggaraan pendidikan terutama proses berguru dan mengajar perlu di tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu upaya pengalaman kepada peserta didik melalui training kerja yang disebut Praktek Kerja Lapangan (PKL). Praktek Kerja Lapangan merupakan sarana pengenalan kerja bagi peserta didik sehingga sanggup mengetahui dan menerapkan teknologi kesehatan yang ada di masyarakat.
1.2. Tujuan
a) Tujuan umum :
Kegiatan Praktek Manajemen Farmasi Puskesmas dan Gudang Farmasi ini dilaksanakan dengan cita-cita supaya mahasiswa sanggup meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Manajemen Farmasi dan memahami kiprah dan fungsi seorang tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas.
b) Tujuan Khusus :
Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Praktek Manajemen Farmasi Puskesmas dan Gudang Farmasi ini yaitu :
1. Agar mahasiswa sanggup menjelaskan fungsi, peranan tenaga teknis kefarmasian.
2. Memahami konsep dasar manajemen secara umum.
3. Memahami Manajemen pengelolaan perbekalan farmasi pada khususnya di lahan puskesmas dan gudang farmasi serta paham dalam membuat laporan Puskesmas dalam hal perbekalan farmasi.
4. Diharapkan lulusan Prodi Farmasi Poltekkes Provinsi Bengkulu mempunyai kopetensi dan capaian pembelajaran mahasiswa di bidang Manajemen Farmasi sesuai dengan kurikulum inti DIII Farmasi.
1.3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan
1. Agar peserta didik bisa memahami, memantapkan dan menyebarkan pelajaran yang sanggup di dingklik kuliah untuk diterapkan di lapangan kerja.
2. Agar mahasiswa sanggup meningkatkan disiplin ilmu yang di sanggup dibangku kuliah maupun di lapangan.
3. Mengumpulkan data guna kepentingan institusi dan diri sendiri
4. Mengetahui citra serta kegiatan di lapangan kerja yang sesungguhnya, sehingga sanggup dijadikan pola pada dunia kerja nantinya tanpa banyak berguru lebih usang lagi dan menjadi lebih gampang dalam penerapannya.
5. Dapat melatih diri untuk menjadi lebih berhati-hati dan teliti dalam rangka mengambil obat, memperlihatkan gosip cara pakai obat dan dalam penyimpanan obat kepada pasien.
6. Dapat melatih kesabaran ketika menghadapi pasien yang awam akan obat-obatan.
7. Mendapatkan banyak pengalaman bagaimana langkah-langkah menghadapi pasien secara langsung.
8. Mendapatkan ilmu yang lebih banyak yang tidak di dapatkan di kampus.
1.4. Ruang Lingkup
A. Tempat pelaksanaan
Berikut ini Puskesmas/UPTD Farmasi yang akan menjadi lahan Praktek Manajemen Farmasi :
| No. | Kota | Tempat PBL | Alamat |
| 1 | Bengkulu | Jalan Gedang | Jl. Pangeran Natadirja Km 7, Kec. Gading Cempaka |
| 2 | Bengkulu | Sawah Lebar | Jl. Sepakat RT. 14 Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung |
| 3 | Bengkulu | Nusa Indah | Jl. Mawar Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung |
| 4 | Bengkulu | Suka Merindu | Jl. Jawa Kel. Sukamerindu, Kec. Sungai serut |
| 5 | Bengkulu | Gudang Farmasi | Jl. Seruni No. 5 Nusa indah |
B. Waktu Pelaksanaan
Praktek Maajemen Farmasi Puskesmas dilaksanakan tanggal 2 Mei 2016 – 18 Juni 2016 selama dua ahad dan terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang 1 pada tanggal 2 Mei- 14 Mei 2016 terdiri dari 19 orang mahasiswa. Gelombang 2 pada tanggal 6 Juni-18 Juni 2016 terdiri dari 18 orang mahasiswa.
BAB II
Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian Puskesmas
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 ihwal Pusat kesehatan Masyarakat, yang dimaksud sentra kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas yaitu kemudahan pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Beberapa acara kerja yang di laksanakan di puskesmas antara lain yaitu sebagai berikut:
a. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
b. KB ( Keluarga Berencana)
c. Usaha Kesehatan Gizi
d. Kesehatan Lingkungan
e. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular
f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
g. Perawatan Kesehatan Masyarakat
h. Kesehatan Remaja
i. Kesehatan Olahraga
j. Kesehatan Sekolah
k. Pengobatan Termasuk Penanganan Darurat karena kecelakaan
l. Kesehatan Gigi dan Mulut
m. Laboratorium Sederhana
Terdapat pula kesatuan penunjang dalam kegiatan di puskesmas yaitu:
a. Puskesmas Pembantu
b. Puskesmas Keliling
c. Bidan Desa
2.2. Peraturan perundang-undangan ihwal Puskesmas
Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 30 tahun 2014 ihwal Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas yaitu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
2. Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
3. Pelayanan Kefarmasian yaitu suatu pelayanan eksklusif dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang niscaya untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
4. Obat yaitu materi atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipakai untuk mensugesti atau menilik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
5. Bahan Medis Habis Pakai yaitu alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
7. Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
8. Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk:
a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
b. menjamin kepastian aturan bagi tenaga kefarmasian; dan
c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).
Pasal 3
(1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar:
a. pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
b. pelayanan farmasi klinik.
(2) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a meliputi:
a. perencanaan kebutuhan;
b. permintaan;
c. penerimaan;
d. penyimpanan:
e. pendistribusian
f. pengendalian;
g. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan
h. pemantauan dan penilaian pengelolaan.
(3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b, meliputi:
a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan kontribusi gosip Obat;
b. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
c. konseling;
d. ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap);
e. pemantauan dan pelaporan imbas samping Obat;
f. pemantauan terapi Obat; dan
g. evaluasi penggunaan Obat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan potongan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar mekanisme operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber daya manusia; dan
b. sarana dan prasarana.
(3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan potongan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, harus dilakukan pengendalian mutu Pelayananan Kefarmasian meliputi:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian mutu Pelayananan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan potongan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi.
(2) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.
Pasal 7
Setiap Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 8
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai kiprah dan fungsi masing-masing.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup melibatkan organisasi profesi.
Pasal 9
(1) Pada ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Puskesmas yang belum mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain.
(2) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
b. pelayanan resep berupa peracikan Obat, penyerahan Obat, dan kontribusi gosip Obat.
(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling usang 3 (tiga) tahun semenjak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
2.3.Tugas Dan Fungsi Puskesmas
Menurut PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 ihwal sentra kesehatan masyarakat Tugas dan Fungsi Puskesmas yaitu sebagai berikut:
A. Tugas Puskesmas
1. Melakukan acara dasar antara lain:
a. Upaya promosi kesehatan
b. Upaya kesehatan Lingkungan
c. Upaya kesehatan ibu dan anak
d. Upaya kesehatan gizi masyarakat
e. Upaya pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular
f. Upaya pengobatan
2. Melaksanakan acara yang sesuai dengan permasalahan kesehatan masyarakat sebagai acara inovatif dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya,tersedia dalam masyarakat
3. Semua kiprah dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas beserta staf
B. Fungsi Puskesmas
1. Sebagai sentra pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya
2. Membina kiprah serta, masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat
3. Memberikan pelayanan
4. Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu ke masyarakat diwilayah kerjanya.
2.4. Perlengkapan Puskesmas
A. Arsitektur Bangunan
1. Tata Ruang Bangunan
a. Rancangan tata ruang/bangunan supaya memperhatikan fungsi sebagai kemudahan pelayanan kesehatan.
b. Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
c. Tata ruang Puskesmas mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah:
1) Ditetapkan nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal untuk Puskesmas yaitu 60%.
2) Ditetapkan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal untuk Puskesmas yaitu 1,8.
3) Ditetapkan nilai Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal untuk Puskesmas yaitu 15%.
4) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP).
2. Desain
a. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan kemudahan pelayanan kesehatan.
b. Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius.
c. Zona menurut privasi kegiatan:
1) area publik, yaitu area yang mempunyai saluran eksklusif dengan lingkungan luar Puskesmas, contohnya ruang pendaftaran.
2) area semi publik, yaitu area yang tidak berafiliasi eksklusif dengan lingkungan luar Puskesmas, umumnya merupakan area yang mendapatkan beban kerja dari area publik, contohnya laboratorium, ruang rapat/diskusi.
3) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, contohnya ruang sterilisasi, ruang rawat inap
d. Zona menurut pelayanan:
Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling mempunyai hubungan fungsi, misalnya:
1) Ruang rawat inap pasien letaknya gampang terjangkau dari ruang jaga petugas.
2) Perawatan pasca persalinan antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung.
e. Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan kondusif untuk semua potongan bangunan.
f. Harus disediakan kemudahan pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang dihentikan terputus.
g. Lebar koridor disarankan 2,40 m dengan tinggi langit-langit minimal 2,80 m. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka sanggup memakai ram dengan kemiringannya tidak melebihi 7°.
3. Ruang
Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang menurut pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini memperlihatkan acara ruang minimal pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sebagai berikut berikut:
a. Puskesmas Non Rawat Inap
| No | Nama Ruang | Keterangan |
| Ruang Kantor | ||
| 1 | Ruangan manajemen kantor | |
| 2 | Ruangan Kepala Puskesmas | |
| 3 | Ruangan rapat | Dapat dipakai untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi). |
| Ruang Pelayanan | ||
| 4 | Ruangan pendaftaran dan rekam medik | |
| 5 | Ruangan tunggu | |
| 6 | Ruangan pemeriksaan Umum | |
| 7 | Ruangan tindakan | Ruang tindakan juga digunakan untuk pelayanan gawat darurat |
| 8 | Ruangan KIA, KB dan Imunisasi | |
| 9 | Ruangan kesehatan gigi dan mulut | |
| 10 | Ruangan ASI | |
| 11 | Ruangan promosi Kesehatan | Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling |
| 12 | Ruang farmasi | Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. ⁻ Ruang penerimaan resep dapat digabungkan dengan ruang penyerahan obat dan dirancang agar tenaga kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien. |
| 13 | Ruangan persalinan | |
| 14 | Ruangan rawat pasca Persalinan | Hanya 1 tempat tidur |
| 15 | Laboratorium | Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas. |
| 16 | Ruangan sterilisasi | |
| 17 | Ruangan Penyelenggaraan Makanan | Dapat mempunyai fungsi hanya sebagai tempat penyajian makanan |
| 18 | Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan perempuan terpisah) | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas |
| 19 | KM/WC untuk Persalinan | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas |
| 20 | KM/WC petugas | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas |
| 21 | Gudang umum | |
| Pendukung | ||
| 22 | Rumah dinas tenaga kesehatan | Merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit. |
| 23 | Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling | |
b. Puskesmas Rawat Inap
| No | Nama Ruang | Keterangan | |
| Ruang Kantor | |||
| 1 | Ruangan administrasi Kantor | | |
| 2 | Ruangan Kepala Puskesmas | | |
| 3 | Ruangan rapat | Dapat dipakai untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi). | |
| Ruang Pelayanan | |||
| 4 | Ruangan pendaftaran dan rekam medik | | |
| 5 | Ruangan tunggu | | |
| 6 | Ruangan pemeriksaan Umum | | |
| 7 | Ruangan gawat darurat | | |
| 8 | Ruangan kesehatan anak dan imunisasi | | |
| 9 | Ruangan kesehatan ibu dan KB | | |
| 10 | Ruangan kesehatan gigi dan mulut | | |
| 11 | Ruangan ASI | | |
| 12 | Ruangan promosi Kesehatan | Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling. | |
| 13 | Ruang farmasi | Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ⁻ Ruang penerimaan resep dapat digabungkan dengan ruang penyerahan obat dan dirancang agar tenaga kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien | |
| 14 | Ruangan Persalinan | Letak ruang bergabung di area rawat inap | |
| 15 | Ruangan rawat pasca Persalinan | Hanya 1 tempat tidur, letak ruang bergabung di area rawat inap | |
| 16 | Ruangan tindakan | | |
| 17 | Ruangan rawat inap | Dibedakan antara lakilaki, Perempuan dan anak | |
| 18 | Kamar Mandi/ WC Pasien (laki-laki dan perempuan terpisah) | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas | |
| 19 | Laboratorium | Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas | |
| 20 | Ruangan basuh linen | | |
| 21 | Ruangan Sterilisasi | | |
| 22 | Ruangan Penyelenggaraan Makanan | Memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan | |
| 23 | KM/WC untuk rawat Inap | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas | |
| 24 | KM/WC Petugas | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas | |
| 25 | Ruangan jaga petugas | | |
| 26 | Gudang umum | | |
| Pendukung | |||
| 27 | Rumah dinas tenaga kesehatan | Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit. | |
| 28 | Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling | | |
c. Puskesmas Pembantu
| No | Nama Ruang | Keterangan |
| Ruang Pelayanan | ||
| 1 | Ruangan pendaftaran dan administrasi | |
| 2 | Ruangan tunggu | |
| 3 | Ruangan pemeriksaan Umum | |
| 4 | Ruangan KIA dan KB | Dapat dipakai untuk melakukan promosi kesehatan |
| 5 | KM/WC Petugas & Pasien | Dikondisikan untuk dapat dipakai oleh penyandang disabilitas |
| Pendukung | ||
| 6 | Rumah dinas tenaga Kesehatan | Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit. |
| 7 | Parkir | |
4. Persyaratan Komponen Bangunan dan Material
a. Atap
1) Atap harus berpengaruh terhadap kemungkinan peristiwa (angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak bocor, tahan usang dan tidak menjadi tempat perindukan vektor.
2) Material atap tidak korosif, tidak gampang terbakar.
b. Langit-langit
1) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan gampang dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan (seamless).
2) Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m.
5. Dinding
a. Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menjadikan silau, kedap air, gampang dibersihkan, dan tidak ada sambungan supaya gampang dibersihkan. Material sanggup diadaptasi dengan kondisi di tempat setempat.
b. Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm.
c. Dinding laboratorium harus tahan materi kimia, gampang dibersihkan, tidak berpori.
6. Lantai
Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, gampang dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin.
7. Pintu dan Jendela
a. Lebar bukaan pintu utama dan ruang gawat darurat minimal 120 cm atau sanggup dilalui brankar dan pintu-pintu yang bukan saluran brankar mempunyai lebar bukaan minimal 90 cm. Pintu harus terbuka ke luar.
b. Pintu khusus untuk KM/WC di ruang perawatan dan pintu KM/WC penyandang disabilitas, harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90 cm.
c. Material pintu untuk KM/WC harus kedap air.
8. Kamar Mandi (KM)/WC
a. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
b. Lantai terbuat dari materi yang tidak licin dan air buangan dihentikan tergenang.
c. Pintu harus gampang dibuka dan ditutup.
d. Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar bila terjadi kondisi darurat.
e. Pemilihan tipe kloset diadaptasi dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada tempat setempat.
Sebaiknya disediakan minimal 1 KM/WC umum untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol penyandang disabilitas pada potongan luarnya dan dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang mempunyai posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. Pegangan disarankan mempunyai bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda
g. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia
1) Umum.
Setiap bangunan Puskesmas harus menyediakan kemudahan dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
2) Persyaratan Teknis.
a) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi KM/WC, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram.
b) Penyediaan kemudahan dan aksesibilitas diadaptasi dengan fungsi luas, dan ketinggian bangunan Puskesmas.
B. Struktur Bangunan
1. Struktur bangunan Puskesmas harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam menahan beban/kombinasi beban, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul, antara lain beban gempa dan beban angin, dan memenuhi aspek pelayanan (service ability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
2.5.Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas
Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya yaitu untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem gosip manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.
Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas mempunyai kiprah dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang baik.
Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:
1. Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk memilih jenis dan jumlah Obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas.
Tujuan perencanaan yaitu untuk mendapatkan:
a. perkiraan jenis dan jumlah Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang mendekati kebutuhan;
b. meningkatkan penggunaan Obat secara rasional; dan
c. meningkatkan efisiensi penggunaan Obat.
Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Ruang Farmasi di Puskesmas. Proses seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi Obat periode sebelumnya, data mutasi Obat, dan planning pengembangan. Proses seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai juga harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional. Proses seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas menyerupai dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta pengelola acara yang berkaitan dengan pengobatan.
Proses perencanaan kebutuhan Obat per tahun dilakukan secara berjenjang (bottom-up). Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian Obat dengan memakai Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).
Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melaksanakan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan Obat Puskesmas di wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan Obat, buffer stock, serta menghindari stok berlebih.
2. Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Tujuan seruan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu memenuhi kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tempat setempat.
3. Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu suatu kegiatan dalam mendapatkan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan seruan yang telah diajukan.
Tujuannya yaitu supaya Obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan menurut seruan yang diajukan oleh Puskesmas.
Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai berikut kelengkapan catatan yang menyertainya.
Petugas penerimaan wajib melaksanakan pengecekan terhadap Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang diserahkan, meliputi jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah Obat, bentuk Obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), ditandatangani oleh petugas penerima, dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka petugas peserta sanggup mengajukan keberatan.
Masa busuk minimal dari Obat yang diterima diadaptasi dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah satu bulan.
4. Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap Obat yang diterima supaya kondusif (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Tujuannya yaitu supaya mutu obat yang tersedia di puskesmas sanggup dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bentuk dan jenis sediaan;
b. stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban);
c. mudah atau tidaknya meledak/terbakar; dan
d. narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus.
5. Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya.
Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan Obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat.
Sub-sub unit di Puskesmas dan jaringannya antara lain:
a. Sub unit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan Puskesmas;
b. Puskesmas Pembantu;
c. Puskesmas Keliling;
d. Posyandu; dan
e. Polindes.
Pendistribusian ke sub unit (ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain) dilakukan dengan cara kontribusi Obat sesuai resep yang diterima (floor stock), kontribusi Obat per sekali minum (dispensing takaran unit) atau kombinasi, sedangkan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan Obat sesuai dengan kebutuhan (floor stock).
6. Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya target yang diinginkan sesuai dengan seni manajemen dan acara yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi kelebihan dan kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Pengendalian Obat terdiri dari:
a) Pengendalian persediaan;
b) Pengendalian penggunaan; dan
c) Penanganan Obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa.
7. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan
Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara tertib, baik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan dipakai di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya.
Tujuan pencatatan, pelaporan dan pengarsipan adalah:
a. Bukti bahwa pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai telah dilakukan;
b. Sumber data untuk melaksanakan pengaturan dan pengendalian; dan
c. Sumber data untuk pembuatan laporan.
8. Pemantauan dan penilaian pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Pemantauan dan penilaian pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk:
a. mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sehingga sanggup menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan;
b. memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
c. memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan.
2.6. Tenaga Kefarmasian
Peraturan Pemerintahan No.51 tahun 2009 ihwal Pekerjaan Kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 ihwal pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan :
1. Pekerjaan Kefarmasian yaitu pembuaatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pemgadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran oabat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan gosip obat serta pengembangan obat, materi obat dan obat tradisional.
2. Tenaga Kefarmasian yaitu tenaga yang melaksanakan perkerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
3. Pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan eksklusif dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaiatan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang niscaya untuk meningkatkan mutukehidupan pasien.
4. Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdidri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Earmasi, Analisis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
5. Fasilitas Kefarmasian yaitu sarana yang di gunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
6. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yaitu sarana yang dipakai untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi Farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, took obat atau praktek bersama.
7. Standar Profesi yaitu pedoman untuk menjalankan praktek profesi kefarmasian secara baik.
8. Standar Prosedur Operasional yaitu mekanisme tertulis berupa petunjuk operasional ihwal Pekerjaan Kefarmasian.
9. Standar kefarmasian yaitu pedoman untuk melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada kemudahan produk, distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian.
10. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya di singkat STRTTK yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh Mentri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah di registrasi.
11. Surat Izin Kerja selanjutnya di singkat dengan SIK yaitu surat izin yang di berikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian pada kemudahan distribusi atau penyaluran.
12. Rahasia Kefarmasian yaitu Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang dihentikan diketahui oleh umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.7.Peran Dan Fungsi Tenaga Kefarmasia Di Puskesmas
1. Menyimpan,Memelihara dan membuat catatan mutasi obat maupun pemakaian obat dalam kamar obat,ke dalam buku catatan penerimaan dan pemakaian obat.
2. Mempersiapkan Pengadaan di puskesmas
3. Memelihara dan Menyimpan resep obat secara temtur sebagai bukti penyaluran obat ke pasien
4. Menyediakan obat untuk puskesmas posyandu dan puskesmas pembantu
5. Menyimpan dan Memelihara obat yang ada diruang Apotek
6. Mengatur distribusi obat untuk UKS,KIA,dan KB
7. Menyerahkan kembali obat rusak atau kadaluarsa ke petugas gudang obat
8. Setiap awal bulan mempersiapkan data pemakaian obat dan jumlah penerimaan resep